1. Undang - Undang Dasar 1945 ( 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 )

UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam siding Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh pemerintah balatentara Jepang yang diberi nama Dokuristu Zyunbi Tyoosakai yang dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyidik Usaha –Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI )
BPUPKI beranggotakan 26 orang, diketuai oleh K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat serta Itibangese Yosio dan Raden Panji Suroso, masing – masing sebagai wakil ketua. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, sidang Pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1956 dan sidang Kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli – 17 Juni 1945. dalam masa sidang Kedua itulah dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota yang terdiri dari 19 orang, diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini membentuk Panitia kecil yang diketuai Prof. Dr. Soepomo. Panitia kecil berhasil menyelesaikan tugasnya dan BPUPKI menyetujui hasil kerjanya sebagai rancangan UUD pada tanggal 16 Agustus 1945. setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Pemerintah Balatentara Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) yang beranggotakan 21 orang, termasuk Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.
Setelah mendengarkan hasil BPUPKI tentang naskah rancangan UUD pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, akhirnya mengesahkan rancangan UUD tersebut menjadi UUD Negara Republik Indonesia.
Namun demikian, setelah resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 UUD 1945 tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan. UUD 1945 pada intinya hanya dijadikan sebagai alat untuk sesegera mungkin membentuk Negara merdeka yang bernama RI. Oleh karena itu walaupun secara formal UUD 1945 berlaku sebagai konstitusi namun hanya bersifat nominal yaitu baru diatas kertas saja.

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 )
Pada tahun 1947 tentara Belanda melakukan Agresi Militer I yang kemudian dilanjutkan dengan Agresi Militer II tahun 1948. Tujuan Belanda melakukan Agresi ini adalah untuk menjajah Indonesia kembali. Agresi ini mendapat perhatian dunia sehingga PBB mengajak pihak Indonesia dan Belanda berunding. Pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda. Konferensi ini berhasil menyepakati 3 hal yaitu :
a. Mendirikan Republik Indonesia Serikat
b. Penyerahan kedaulatan pada RIS yang berisi 3 hal yaitu piagam Penyerahan kadaulatan dari Kerajaan Belanda pada pemerintahan RIS, status UNI dan persetujuan perpindahan.
c. Mendirikan UNI antara RIS dan Kerajaan Belanda
Naskah konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi RI dan FBO (Bijeenkoms Voor Federal Overleg) dalam konferensi tersebut. Naskah rancangan UUD itu disepkati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai UUD RIS. Naskah UUD yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat pada tanggal 14 Desember 1949. selanjutnya Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949.
Konstitusi RIS dimaksud sebagai UUD bersifat sementara, karena lembaga yang membuat dan menetapkannya tidaklah representatif. Hal ini ditegaskan dalan Pasal 186 Konstitusi RIS bahwa Konstituante bersama pemerintah selekas lekasnya menetapkan Konstitusi RIS.

3. Undang – Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 )
Bentuk Negara RIS tidak bertahan lama. Sebagai Negara yang baru terbentuk Indonesia masih membutuhkan tahap – tahap konsolidasi kekuasaan efektif. Bentuk Negara yang lebih cocok untuk kondisi tersebut adalah Negara kesatuan. Dalam rangka konsolidasi kekuasaan itu, tiga wilayah Negara bagian yaitu Negara RI, Negara Indonesia Timur dan Nrgara Sumatra Timur menggabungkan diri menjadi satu wilayah RI.
Sejak saat itu wibawa pemerintah RIS menjadi berkurang sehingga dicapai kata sepakat antara pemerintah RIS dan pemerintah RI untuk kembali mendirikan Negara kesatuan RI. Kesepakatan itu dituangkan dalam satu naskah persetujuan bersama pada tanggal 19 Mei 1950.
Dalam rangka persiapan kea rah itu maka untuk keperluan menyiapkan satu naskah UUD, dibentuklah suatu panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai rancangan UU itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan DPR dan Senat RIS pada tanggal 14 Agustus 1950. selanjutnya naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950 yaitu dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1950.
UUDS 1950 ini bersifat pengganti ( Renewal ) sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan ( Amandement ) terhadap Konstitusi RIS Tahun 1949 namun juga mengganti naskah Konstitusi RIS itu dengan naskah yang sama sekali baru dengan nama UUDS 1950.
Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 juga bersifat sementara. Ini terlihat jelas dalam rumusan pasal 134 yang mengharuskan Konstituante bersama pemerintah segera menyusun UUD RI untuk menggantikan UUDS 1950 tersebut.
Sayangnya, Konstituante belum sempat berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun UUD baru ketika Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara RI selanjutnya. 

4. ( Kembali Ke ) Undang - Undang Dasar 1945 ( 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 )
Sejak dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang UUD 1945 terus berlakau dan diberlakukan sebagai huku dasar. Sifatnya masih tetap sebagai UUDS. Namun pada masa Orde baru, konsolidasi kekuasaan lama kelamaan semakin terpusat. Disisi lain siklus kekuasaan mangalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak pergantian selama 32 tahun. Akibarnya UUD 1945 menagalami proses sakralisasi yang irasional semasa rezim Orde baru. UUD 1945 tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Padahal UUD 1945 jelas merupakan UUD yang masih sementara dan belum pernah dipergunakan dan diterapkan secara sungguh – sungguh.

5. Perubahan ( Amandemen ) Undang - Undang Dasar 1945
Setelah jatuhnya rezim Orde baru dan digantikan Orde reformasi muncul tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. latar belakang tututan perubahan terhadap UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde baru kekuasaan tertinggi berada ditangan MPR dan bukan ditangan rakyat, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal –pasa yang “ Luwes ” ( sehingga dapat menimbulkan multitafsir ) serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara Negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan Negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi Negara demokrasi dan Negara hukum serta hal – hal yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan kesepakat diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan Negara ( Staat Structuur ) NKRI.
Dalam kurun waktu 1999 – 2001 UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Adapu keempat perubahan tersebut adalah :
a. Perubahan ( Amendemen) Pertama UUD 1945 ( 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000 )
• Perubahan pertama UUD 1945 dihasilkan melalui Sidang Umum MPR Tahun 1999 tanggal 14 – 21 Oktober 1999
b. Perubahan ( Amendemen ) Kedua UUD 1945 ( 18 Agustus 2000 – 9 November 2001 )
• Perubahan Kedua UUD 1945 dihasilkan melalui Sidang Umum MPR Tahun 2000 tanggal 7 – 18 Agustus 2000
c. Perubahan ( Amendemen ) Ketiga UUD 1945 ( 9 November 2001 – 10 Agustus 2002 )
• Perubahan Ketiga UUD 1945 dihasilkan melalui Sidang Umum MPR Tahun 2001 tanggal 1 – 9 November 2001
d. Perubahan ( Amendemen ) Keempat UUD 1945 (10 Agustus 2002–Sekarang)
• Perubahan Keempat UUD 1945 dihasilkan melalui Sidang Umum MPR Tahun 2002 tanggal 1 – 11 Agustus 2002

Pada masa itu, konstitusi Indonesia sempat berganti beberapa kali dalam periode waktu tertentu
A. Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949
Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.
B. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
• Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
• Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.
C. Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
• Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.
D. Periode kembalinya ke UUD 1945 5 Juli 1959-1966
Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.
Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya :
• Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
• MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
• Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia
E. Periode UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:
• Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
• Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
F. Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999
Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.
G. Periode UUD 1945 Amandemen
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR :
• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

1. Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 

Telah diketahui bahwa Pembukaan UUD 1945 bersama – sama dengan Batang Tubuh UUD 1945 disahkan oleh PPKI dalam siding I tanggal 18 Agustus 1945.
Adapun sistematika UUD 1945 tersebut meliputi Pembukaan yang terdiri atas 4 alinea ; Batang Tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 Aturan Peralihan dan 2 Aturan tambahan ; Penjelasan yang terdiri atas penjelasan
Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pikiran tersebut adalah :
a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan
b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
c. Negara Indonesia adalah Negara yang
d. Negara berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusia yang adil dan beradab
Pokok – pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan daru Undang – Undang Dasar Negara Indonesia. Keempat pokok pikiran tersebut juga mewujudkan cita – cita hukum ( Rechsidee ) yang menguasai huku dasar Negara, baik hukum tertulis ( UUD ) maupun hukum yang tidak tertulis.

2. Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 merupakan inti atau kristalissi dari pikiran atau gagasan bernas dari para pendiri Negara ( The Founding Fathers ). Pembukaan UUD juga meripakan hasil perjuangan dari pendiri Negara dalam upaya memberikan landasan yang kokoh bagi Negara Republik Indonesia agar mampu bertahan lama, tidak hanya untuk puluhan tahun melainkan untuk jangka ratusan tahun.
Di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar Negara Indonesia, yaitu pancasila. Oleh karena itu, kedudukan kedudukan pembukaan UUD 1945 sangatlah tinggi. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, pembukaan UUD juga merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental. Pada saat pemerintahan melakukan amandemen terhadap UUD 1945, satu – satunya unsur dalam sistematika UUD 1945 yang tidak diamandemen adalah Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mungkin dapat dianggap sebagai Preambule yang lengkap, karena memenuhi unsur – unsur politik, religius, moral dan mengandung ideology Negara ( State Ideology ) Pancasila.

3. Makna Alinea dalan Pembukaan UUD 1945
Sebagaimana disinggung diawal, Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat Alinea. Keempat Alinea tersebut memiliki makna masing – masing. Adapun makna Alinea – alinea dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut :
a. Alinea Pertama
1) Pada Alinea pertaman terkandung suatu dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di dunia dapat mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia.
2) Alinea ini juga mengandung pernyataan sujektif yaitu partisipasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.
b. Alinea Kedua
Alinea kedua mengandung adanya ketetapan dan penajaman penilaian yang menunjukan bahwa :
1) Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan ;
2) Momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan ;
3) Kemerdekaan tersebut bukan marupakan tujuan akhir, melainkan masih haris diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur.
c. Alinea Ketiga
Alinea ketiga menggambarkan adanya keinginan kehidupan yang berkesinambungan, keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material serta keseimbangan antara kehudipan dunia dan akhirat. Alinea ini memuat tentang :
1) Motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan.
2) Ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Ridha – Nya lah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya.
d. Alinea Keempat
Alinea keempat menegaskan tentang :
1) Fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yaitu :
a) Melndungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b) Memajukan kesejahteraan umum ;
c) Mencerdaskan kehidupan bangsa ;
d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2) Susunan dan bentuk Negara yaitu republik kasatuan ;
3) Sistem pemerintahan Negara yaitu berkedaulatan rakyat ( Demokrasi ) ;
4) Dasar Negara yaitu Pancasila
Adapun hakekat pembukaan UUD 45 meliputi sebagai berikut :
1. Pembukaan UUD 45 sbg tertib hukum tertinggi
Kedudukan ini mepunyai 2 aspek yang sangat fundamental :
a) Memberikan faktor-faktormutlak bagi terwujudnya tetib hukum indonesia
b) Memasukkan diri dalam tertib hukum indonesia, sebagai tertib hukum tertinggi,
c) Pembukaan UUD 45 adalah sumber hukum indonesia
2. Pembukaan UUD 45 memenuhi syarat adanya tertib hukum indonesia
Pada alinea ke 4 UUD memuat unsur-unsur yang disaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di indonesia.(rechts order) / (legal order) yaitu susunan kebulatan dan keseluruhan peraturan - peraturan hukum.
Adapun syarat-syarat hukum tertib adalah sebagai berikut :
a) Adanya kesatuan subjek
Memuat penguasa yang mengadakan peraturan hukum, yaitu pemerintah negara kesatuan RI (terdapat dalam alinea IV)
b) Adanya kesatuan asas kerohanian
Termuat suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yaitu adanya der. Filsafat negara pancasila (yang termuat dalam alinea IV)
c) Adanya kesatuan daerah
Mengenai dimana peraturan-peratuaran hukum tersebut, berlaku yaitu seluruh tumpah darah negara indonesia (dalam alinea IV)
d) Adanya kesatuan Waktu
Mengenai pemberlakuan peraturan hukum tersebut, yaitu dengan adanya kelompok-kelompok maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesiaitu dalam suatu UUD negara indonesia.
3. Pembukaan UUD 45 sebagai pokok akidah Negara yang fundamental
Menurut Notonegara, pembukaan UUD 45 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamenta, yaitu dalam hal terjadinya dan isinya.
a) Dalam terjadinya pembukaan UUD 45 ditentukan oleh panitia pembentukan negara yang terjelma dalam bentuk pernyataan lahir dari kehendak pembentukan negara.
b) Dalam hal isinya pembukaan UUD 45 memuat hal - hal sebagai berikut :
1) Dasar –dasar negara yang di bentuk
2) Cita-cita kerohanian (pancasila)
3) Asas politik Negara
4) Tujuan Negara
5) Ketentuan diadakanya UUD
Dilihat dari pembukaan UUD 45 maka masing-masing alinea mengandung makna sendiri-sendiri yaitu sebagai berikut :
1. Alinea pertama
• Mengungkapkan suatu dalil objektif yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan
• Mengandung suatu pernyataan subjektif yaitu aspirasi bangsa indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajah.
2. Alinea kedua
• Bahwa perjuangan pergerakan di indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan
• Bahwa momentum yang telah ddicapai tersebut, dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
• Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, tapi harus diisi dengan mewujudkan negara indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
3. Alinea ketiga
• Memuat motifasi spiritual yang luhur seperti suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan 17 agustus 45
• Menunjukan ketakwaan bangasa indonesia terhadap Tuhan YME
4. Alinea keempat
• Merumuskan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
• Ketentuan adanya UUD 45 maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu UUD
• Menyatakan asas politik negara RI yang berkedaulatan rakyat
• Memuat rumusan dasar kerohanian negara yaitu “pancasila”
Pembukaan UUD 45 mempunyai fungsi / hubungan langsung dengan UUD 45 yaitu bahwa dalam pembukaan UUD 45 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diutamakan dalam batang tubuh UUD yaitu dalam pasal “X”
1. Pokok pikiran pertama : negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan bedasar untuk persatuan
2. Pokok pikiran ke2 : negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Pokok pikiran ke3 : negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan untuk kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan
4. Pokok pikirakn ke4: negara berdasarkan ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap
Dari kseimpuilan diatas atau dapat disimpulkan kedudukan UUD 45 sebagai berikut:
1. Pembukaan UUD 45 sebagai pernyataan kemerdekaan indonesia yang terperinci dan mengandung cita-cita yang luhur dari proklamasi kemerdekaan
2. Pembukaan UUD 45 merupakan tertib hukum tertinggi di negara Indonesia
3. Bahwa pembukaan UUD 45 yang pada hakikatnya terpisah dari batang tubuh UUD 45
4. Dan berhubungan dari itu maka siapapun, MPR pun hasil pemilu tidak dapat mengubahnya, karena mengubah pembukaan UUD 45 berarti pembubaran negara proklamasi 17 agustus 45

Seisme adalah kejutan alam yang terasa di permukaan bumi dan berasal dari tubuh bumi. Seisme biasa disebut dengan gempa bumi.

Beberapa hal yang perlu kita lakukan agar selamat dari bencana gempa bumi
a.    Sebelum gempa
1.    meletakkan barang-barang yang berat di tempat yang aman
2.    mengetahui dengan pasti tempat keluar-masuk dimana saja kita berada.
b.    Saat gempa
1.    jangan panik, carilah tempat perlindungan misalnya bawah meja, atau dekat pintu
2.    jauhi tempat-tempat yang dapat mengakibatkan luka, misalnya pipa, kaca, dll
3.    jika di luar ruangan, jauhi tempat yang dekat dengan bangunan
4.    jika berada di dalam mobil, tetap berada di dalam mobil, lalu pinggirkan mobil.
c.    Sesudah gempa
1.    tetap menggunakan alas kaki
2.    memeriksa apabila ada luka yang perlu perawatan dengan segera
3.    memeriksa apakah pipa gas bocor atau tidak
4.    menyalakan radio, dengarkan pengumuman dari pemerintah
5.    memeriksa kerusakan bangunan.

Jenis-jenis Gempa

1. Jenis-jenis gempa berdasarkan hiposentrum gempa atau jarak pusat gempa. Jenis gempa ini dibedakan menjadi:

Gempa dalam, gempa yang hiposetrumnya terletak antara 300-700 km di bawah permukaan bumi

Gempa Intermidier, gempa yang hiposentrumnya terletak antara 100-300 km dibawah permukaan bumi

Gempa dangkal, gempa yang hiposentrumnya terletak kurang dari 100 km dibawah permukaan bumi

2. Jenis-jenis gempa berdasarkan bentuk episentrum gempa

Gempa Linier, jika episentrumnya berbentuk garis. Gempa linier biasanya terjadi pada gempa tektonik. Sebab tanah patahan merupakan sebuah garis dan bukan titik.

Gempa Sentral, jika episentrumnya berbentuk titik. Gempa Vulkanik dan gempa runtuhan adalah beberapa contoh jenis gempa sentral

3. Jenis-jenis gempa berdasarkan letak episentrum gempa

Gempa Laut, jika episentrumnya terletak di dasar laut

Gempa daratan, jika episentrumnya terletak didarat

4. Jenis-jenis gempa berdasarkan jarak episentralnya

Gempa setempat, jika jarak tempat gempa terasa ke episenralnya kurang dari 10.000 km

Gempa Jauh, jika jarak episentral dan termpat terasanya berjarak sekitar 10.000 km

Gempa sangat jauh, jika jarak episentralnya dan tempat gempa terasa lebih dari 10.000 km

5. Jenis-jenis gempa berdasarkan penyebabnya

Gempa Tektonik adalah gempa yang terjadi karena peristiwa dislokasi. Gempa terktonik disebut juga gempa dislokasi dan biasanya mempunyai tingkat kerusakan paling parah apalagi kalau  hiposentrumnya dangkal.

Gempa Vulkanik adalah gempa yang terjadi karena letusan gunung berapi.

Gempa Runtuhan adalah gempa yang terjadi akibat runtuhnya bagian atas litosfer keran bagian sebelah dalam berongga.

Gempa Buatan adalah gempa yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu

6. Gempa Bumi Berdasarkan Intensitasnya

Makroseisme

   Merupakan gempa yang intensitasnya besar yang dapat diketahui tanpa menggunakan alat (seismograf)

Mikroseisme

    Merupakan gempa yang intensitasnya kecil  yang dapat diketahui dengan 

    menggunakan alat (seismograf)

Dinasti-dinasti yang pernah berkuasa pada zaman Cina Kuno, antara lain, sebagai berikut.

Menurut penelitian sejarah Dinasti Shang merupakan dinasti yang kali pertama memerintah Cina. Dinasti Shang beribu kota di Yin Chu (An-Yang). Kaisar Shang memerintah sebagai raja imam (Priest King) dengan membagl-bagi kekuasaannya dalam 30 wilayah yang diperintah oleh raja-raja bawahan.

Pemerintahan Dinasti Chou bersifat feodalisme. Pemerintahan langsung berada di bawah kekuasaan kaisar, pemerintah daerah dipegang oleh para pembanh^J kaisar yang menguasai daerah-daerah atas nama kaisar yang disebut raja vazal. Pada zaman Dinasti Chou muncul tokoh-tokoh filsatat ternama Cina seperti Lao Tse, Kung Fu Tse, dan Meng Tse.

Pemerintahan Dinasti Chin berbentuk kesatuan, dengan raja pertama bernama Chin Shih Huang Ti. Pada masa pemerintahannya terjadi berbagai pembaruan, di antaranya penghapusan aturan-aturan feodalisme, penghapusan sistem raja vazal, pembentukan provinsi, dan pengangkatan gubernurnya. Untuk membendung serangan bangsa luar dari utara (bangsa Shiung Nu), Dinasti Chin membangun "Tembok Besar”Cina.

Dinasti Han didirikan oleh Liu-Pang dan mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Han Wu Ti. Kerajaan Cina meliputi Asia Tengah, Korea, Manchuria Selatan, Anam, Sinkiang. Pada masa ini dibangun jalan sutra yaitu jalan yang menghubungkan Cina dengan Asia Tengah, Kashmir, bahkan sampai ke Asia Barat bertemu dengan jalur Romawi.

Pada zaman ini agama Buddha berkembang di Cina. Banyak pandeta atau biksu Cina yang pergi belajar ke India, di antaranya Fa-Hien. Fa-Hien menuliskan kisah perjalanannya dalam buku yang berjudul Fu Kuo Chi. Muncul pula seni bangunan untuk pagoda dan kuil Buddha yang bergaya Cina.

Dinasti T'ang merupakan salah satu dinasti terpenting di negeri Cina. Dinasti T'ang didirikan oleh Li Shih Minh, kemudian terkenal dengan Kaisar T'ang Tai Tsung. Ibu kota Dinasti T'ang ditetapkan Sian Fu. Dari ibu kotanya tersebut kaisar menjalankan pemerintahan yang dibantu oleh pegawai-pegawai istana yang diangkatnya.

Pada zaman Dinasti T'ang, seni sastra berkembang. Penyair Cina yang terkenal pada zaman ini adalah Li Tai Po dan Tu Fu.

Pada zaman Dinasti T'ang, agama Nasrani dan Islam mulai masuk ke Cina melalui Asia Tengah. Kedua agama itu masuk ke Cina melalui hubungan perdagangan. Hal itu terjadi mengingat jauh sebelum Dinasti T'ang, negeri Cina telah menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa di Asia Barat.

Pada abad ke-10 M, Dinasti T'ang runtuh dan negeri Cina kembali mengalami kekacauan dan silih berganti raja-raja memerintah. Baru pada tahun 960 M kekacauan ini berhasil diatasi dan seianjutnya berdiri Dinasti Sung.

Pada zaman Dinasti Sung, filsafat, sastra, dan seni maju dengan pesat. Filsafat Neo Konfusianisme lahir pada zaman ini. Filsafat ini merupakan ajaran Kung Tse yang telah menerima pengaruh Taoisrne dan Buddhisme.

Lembah Sungai Kuning merupakan daerah yang sangat subur dan dapat dikatakan sebagai urat nadi kehidupan bangsa Cina. Pada daerah yang subur itu masyarakat Cina hidup bercocok tanam, seperti menanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai.

Bangsa Cina Kuno telah mengenal sistem pertanian sejak zaman Neolithikum yakni sekitar tahun 5000 SM. Tanaman pangan utama yang diusahakan adalah padi, buah-buahan, kacangkacangan, sayur-mayur, dan lain-lain. Pada zaman perunggu tanaman pertanian yang diprioritaskan, antara lain, padi, teh, kacang, kedelai, rami, dan lain-lain. Kemudian pada masa pemerintahan Dinasti Chin (221-206 SM) terjadi kemajuan yang sangat pesat dalam sistem pertanian. Pada masa ini pertanian sudah diusahakan secara intensif. Pada masa itu telah dikenal pupuk untuk menyuburkan tanah.

Cina sudah mengenal aksara sejak Dinasti Shang. Aksara Cina yang berbentuk pictograph ini termasuk jenis aksara ideograph (aksara iambang benda). Aksara Cina ditulis di atas kulit penyu dan tulang. Aksara gambar benda (ideograph) ini semula ditulis dan digambar untuk kepentingan ramal-meramal, karena bangsa Cina sejak zaman dahulu suka dengan ramalan.

Pada zaman Dinasti Chou, aksara Cina ditulis pada potongan bambu. Cara menuliskannya adalah dari atas ke bawah. Sekitar tahun 105 M, pada masa Dinasti Han ditemukan teknik pembuatan kertas yang dibuat dari campuran bubur kayu dan lem. Sehingga aksara Cina kemudian ditulis di atas kertas. Penemu tersebut bernama Tsai Lun. Adapun pada zaman Dinasti T'ang ditemukan teknik cetak (untuk mencetak buku dan kalender).

Bangsa Cina percaya pada banyak dewa. Mereka memuja dan menganggap dewa-dewa memiliki kekuatan alam. Dunia digambarkan sebagai bidang segiempat dan di atasnya tertutup oleh langit yang terdiri dari sembilan lapisan. Di tengah-tengah dunia yang berbentuk segiempat terletakT'ienhsia, yaitu suatu daerah yang didiami oleh bangsa Cina. Daerah T'ienhsia merupakan daerah yang didiami oleh bangsa Barbar. Di luar daerah bangsa-bangsa Barbar terdapat daerah kosong dan menjadi tempat tinggal para hantu dan Dewi Pa, yang menguasai musim kemarau. Di sebelah timur dan selatan negara Cina ada empat lautan besar yang disebut Su-hai. Dewadewa yang dipuja bangsa Cina pada saat itu di antaranya Feng Pa (Dewa angin), Lei-Shih (Dewa Angin Topan), Tai-Shan (dewa yang menguasai bukit suci), dan lain sebagainya.

Keramik merupakan ciri khas dari hasil karya masyarakat Cina. Pembuatan benda-benda dari keramik itu mengandung jiwa seni, karena pada benda-benda keramik terdapat berbagai macam bentuk hiasan, seperti guci keramik yang dihias dengan seekor ular naga atau dihias dengan gambar-gambar hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sejak zaman dahulu bangsa Cina sangat ahli membuat keramik (gerabah), porselen, kain sutra, kertas dari kayu, benda-benda dari perunggu dan mesiu. Bangunan-bangunan istana, rumah, dan tembok kota dibuat dari batu bata.

Sejak Dinasti Shang, di Cina sudah dikenal sistem kalender. Kalender Cina membagi 1 tahun menjadi 12 bulan. Satu bulan terdiri atas 29/30 hari. Perhitungannya mengikuti peredaran bulan. Berkaitan dengan kaiender, dikenal pula astronomi (ilmu perbintangan), astrologi (ramalan perbintangan), serta shio, keberuntungan, dan feng-shui.

Pada masa pemerintahan Dinasti Chou, filsafat di Cina mengalami perkem~angan. Pada masa itu lahir tiga ahli filsafat Cina, antara lain, sebagai berikut :

Ajaran Lao Tse tercantum dalam bukunya "Tao Te Ching". Lao Tse percaya bahwa ada semangat keadilan dan kesejahteraan yang kekal dan abadi, yaitu bernama Tao. Ajaran - Lao Tse disebut dengan Taoisme. Taoisme mengajarkan orang supaya menerima nasib. Menurut ajaran ini, suka dan duka adalah sama saja. Oleh karena itu, seorang penganut Taoisme dapat memikul suatu penderitaan dengan hati yang tidak terguncang.

Menurut ajaran Kung Fu Tse, Tao adalah sesuatu kekuatan yang mengatur segala-galanya dalam alam semesta ini sehingga tercapai keselarasan. Manusia merupakan bagian dari masyarakat yang bagian dari alam semesta, maka tata cara hidup manusia diatur oleh Tao. Oleh karena itu, setiap orang harus menyesuaikan diri dengan Tao, agar dalam kehidupan masyarakat terdapat keselarasan dan keseimbangan. Penganut aliran ini percaya bahwa segala bencana yang terjadi di muka bumi ini karena manusia menyalahi aturan Tao. Ajaran Kung Fu Tse meliputi bidang pemerintahan dan keluarga.

Ajaran Meng Tse merupakan kelanjutan dari ajaran Kung Fu Tse. Meskipun demikian ajaran Meng Tse bertentangan dengan Kung Fu Tse. Meng Tse tidak memberikan pelajaran kepada kaum bangsawan, tetapi memberikan pengetahuan kepada rakyat jelata. Menurutnya rakyatlah yang terpenting dalam suatu negara. Apabila raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, maka tugas para menteri untuk memperingatkannya. Apabila raja mengabaikannya peringatan-peringatan itu para menteri wajib menurunkan raja dari tahtanya.

QF = http://ridwan-site.blogspot.com/2009/05/sistem-pemerintahan-pertanian-dan.html